Pelayanan publik ada perubahan yang signifikan di segala lini. Seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan perhatian kepada masyarakat miskin.

Sebab apa yang dilakukan gubernur itu merupakan amanat dari konstitusi. Meski ada kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan daerah. Misal kebijakan untuk kenyamanan masyarakat. Satu sisi tidak berpihak, contoh peneritiban PKL, gubuk liar, dsb.

Maka itu, yang harus dioptimalkan adalah sosialisasi peraturan itu kepada masyarakat. Seluruh komponen sejatinya ikut terlibat yang capaiannya memberikan kenyamanan.

Kita ingin Jakarta yang kondusif, indah dan harmonis. Untuk itu, masyarakat ikut mengamankan komitmen tersebut.

Sosialiasasi yang dimaksud adalah seluruh komponen pemerintah daerah dan stakeholder. Itu yang harus dimulai dari birokrat, semua pimpinan harus kompak.

Beda persepsi masyarakat selama ini, bisa terjadi karena pemahaman inti program tidak diketahui oleh birokrat. Pemahaman visi dan misi di kalangan birokrat. Mereka sebagai agen di pemerintah dan institusi yang dipimpin.

Harusnya birokrat dan BUMD iut terlibat apabila melakukan salah satu program. Dan elemen-elemen masyarakat yang di Jakarta punya konsekuensi terlibat dalam pembangunan.

Selain itu pemberdayaan masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penduduk Jakarta minimal eksis dan bertahan di Ibukota menghadapi persaingan baik dari luar maupun dalam.

Hendaknya Pemprov DKI memberikan satu bentuk modal dasar seperti PEMK, PPMK menjadikan masyarakat yang kompetitif dalam hal kewirausahaan.

Program PEMK dan PPMK ini menjadikan masyarakat sebagai entrepreneur. Ini pekerjaan berat dan perlu kesabaran.

Pemberdayaan tersebut haruslah bersinergi dengan BUMD-BUMD, untuk memberikan peluang masyarakat kepada BUMD.

Saya juga melihat gubernur dan wakilnya berserta sekda sudah intensif turun ke masyarakat, seperti forum formal dan informal.

H. Tatang Hidayat

Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)
Ketua PP GP Ansor
Kasadkornas Banser
Ketua Umum Pelajar Betawi